Presiden Prabowo Subianto mengundang sektor swasta untuk lebih berkontribusi pada pengembangan proyek infrastruktur di Indonesia, sambil merespons tuduhan bahwa pemerintahannya menghentikan proyek infrastruktur besar.
“Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta. Ada yang mengatakan bahwa saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tetapi itu tidak benar. Saya tidak menghentikannya,” katanya dalam Konferensi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di sini pada Kamis malam.
Presiden menekankan bahwa ia akan memberikan peran yang lebih besar kepada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan mereka kepada kementerian atau Badan Usaha Milik Negara.
Sementara itu, ia mengatakan pemerintah akan lebih fokus pada proyek inti yang menyangkut perlindungan rakyat.
“Saya sudah mengatakan banyak kali bahwa pemerintah akan fokus pada isu-isu penting dan inti, yang menyangkut perlindungan rakyat. Tetapi apa yang dapat dilakukan sektor swasta, sektor swasta harus mengembangkan; sektor swasta harus melakukan segala sesuatu (untuk mendukung pemerintah),” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengembangan proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, akan diserahkan kepada perusahaan swasta.
Menurut Prabowo, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pada November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sementara membekukan semua anggaran infrastruktur untuk proyek konstruksi pemerintah atas arahan Presiden Prabowo.
Pembekuan tersebut berdampak pada proyek-proyek besar, seperti bendungan dan jembatan. Ketidakpastian juga menggantung atas masa depan kota ibu kota Nusantara, meskipun alokasi anggaran Rp15 triliun (US$947,7 juta) untuk tahun 2025.
Anggaran infrastruktur akan dialihkan ke program-program yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, yang merupakan inisiatif prioritas Prabowo.
Mereka termasuk program yang direncanakan senilai Rp71 triliun (sekitar US$4,35 miliar) untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada setidaknya 15 juta penerima manfaat di seluruh negeri tahun ini serta upaya mencapai swasembada pangan dalam lima tahun ke depan.
Berita terkait: Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur tangguh bencana
Berita terkait: Menteri akan meningkatkan pertumbuhan dengan pengembangan infrastruktur yang ditargetkan
Translator: Mentari Dwi G., Genta Tenri M., Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Hak cipta © ANTARA 2025