Mary Jane Veloso, seorang terpidana mati dalam kasus narkoba, telah dipindahkan kembali ke negara asalnya, Filipina. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memberikan komentarnya terkait hal ini.
Pigai menyebut bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pandangan netral terhadap Indonesia setelah Mary Jane dipulangkan ke Filipina. Sebelumnya, PBB memiliki pandangan negatif terhadap Indonesia, namun hal ini berubah setelah pemulangan Mary Jane.
Dalam pertemuan dengan PBB, Pigai menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam hal pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya. Sebelumnya, pada tahun 2015, Indonesia mendapat penilaian terendah terkait kasus unfair trial.
Pigai juga menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki predikat netral dari PBB, yang merupakan suatu kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat. Meskipun demikian, Pigai menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Indonesia sepakat untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina, dan pemindahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2024. Mary Jane sendiri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra atas pemulangannya ke Filipina.
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya kebijakan progresif terkait bisnis dan hak asasi manusia di sektor-sektor seperti kelapa sawit, pengelolaan tambang, dan bisnis korporasi besar lainnya yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat dan lingkungan.
Meskipun Indonesia telah mendapat apresiasi dari PBB, Pigai menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus.
Dengan demikian, pemulangan Mary Jane ke Filipina telah menjadi langkah positif dalam meningkatkan citra Indonesia di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan harapan untuk perbaikan lebih lanjut dalam penegakan hak asasi manusia di tanah air.