Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang terkepung telah mempertahankan keputusannya yang mengejutkan untuk menyatakan hukum darurat minggu lalu, mengatakan dia melakukannya untuk melindungi demokrasi negara. Dalam pidato televisi mengejutkan pada hari Kamis, ia mengatakan upaya itu merupakan keputusan legal untuk “mencegah keruntuhan” demokrasi dan melawan “diktator parlementer” oposisi. Yoon telah menyarankan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri sebelum pemungutan suara kedua untuk menjatuhkannya di parlemen pada hari Sabtu. “Aku akan tetap tegar apakah aku diimpeach atau diselidiki,” katanya. “Aku akan berjuang sampai akhir.” Presiden dan sekutunya sedang menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, dan beberapa dari mereka telah dilarang meninggalkan Korea Selatan. Tapi Yoon telah membantah bahwa perintah hukum daruratnya adalah tindakan pemberontakan, menyatakan bahwa saingan politiknya sekarang menciptakan “hasutan palsu” untuk menjatuhkannya. Dalam pidatonya, yang pertama sejak permintaan maafnya akhir pekan lalu, dia mengulangi banyak argumen yang sama yang dia gunakan pada malam dia menyatakan hukum darurat: bahwa oposisi berbahaya, dan bahwa dengan mengambil alih kendali, dia telah mencoba melindungi publik dan mempertahankan demokrasi. Namun, Yoon menambahkan bahwa dia tidak akan menghindari “tanggung jawab hukum dan politik”nya. Akhir pekan lalu, upaya anggota parlemen oposisi untuk menjatuhkan presiden gagal setelah anggota partainya sendiri memboikot pemungutan suara. Tapi anggota oposisi bersiap untuk melakukan pemungutan suara pemakzulan lain akhir pekan ini dan telah bersumpah untuk melakukannya setiap Sabtu sampai Yoon dipecat dari jabatannya. Partai Yoon berharap bisa meyakinkan Presiden untuk meninggalkan jabatan lebih dini, daripada memaksa dia keluar. Menit sebelum Yoon berbicara, pemimpin partainya, Han Dong-hoon, muncul di televisi mengatakan bahwa sudah jelas bahwa presiden tidak akan mengundurkan diri. Han kemudian mendesak anggota partai untuk memberikan suara untuk menyingkirkan dia dari jabatan ini Sabtu. Jika parlemen Korea Selatan mengesahkan RUU pemakzulan, akan diadakan sidang oleh pengadilan konstitusi. Dua pertiga dari pengadilan tersebut harus menyetujui mayoritas untuk Yoon dipecat dari jabatan secara permanen. Yoon telah menjadi presiden anjing lumpur sejak oposisi memenangkan pemilihan umum April dengan telak – pemerintahannya tidak bisa melewati hukum yang diinginkannya dan harus membatalkan RUU yang diusulkan oleh oposisi. Yoon juga menuduh simpati Korea Utara mencoba meruntuhkan pemerintahannya ketika dia menyatakan hukum darurat pada 3 Desember lalu. Pengumuman itu membuat negara terjerumus ke dalam kekacauan politik. Demonstran berhadapan dengan pasukan keamanan di depan gedung Majelis Nasional sementara anggota parlemen berusaha membatalkan perintah Yoon. Yoon menarik perintah hukum daruratnya beberapa jam setelah diblokir oleh anggota parlemen. Sejak itu, negara tetap dalam keadaan tegang. Telah terjadi protes besar dan mogok yang menuntut pemakzulan Yoon, dan kantor presiden diserbu pada hari Rabu saat Yoon menghadapi beberapa penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dan pengkhianatan. Sementara itu, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri dan bertanggung jawab atas hukum darurat, mencoba bunuh diri saat ditahan pada hari Rabu. Dia dalam kondisi stabil.
