Rabu, 04 Desember 2024 – 01:36 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: Ricardo/JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka kasus rasuah terkait pengelolaan anggaran di Pemkot Pekanbaru.
KPK juga menjerat Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka atas kasus yang sama.
Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa ketiganya dan enam orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru, Senin (2/12) kemarin.
“KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12) dini hari.
Dalam kasus ini, KPK menduga Risnandar dan dua tersangka lainnya memotong anggaran ganti rugi di Bagian Umum Setda Pekanbaru sejak Juli 2024.
Pemotongan ini dilakukan untuk kepentingan pribadi ketiga tersangka. Dalam OTT yang digelar di Pekanbaru dan Jakarta kemarin, tim KPK menangkap sembilan orang dan menyita uang tunai sebesar Rp 6,8 miliar.
“Dari rangkaian kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah pekanbaru dan seorang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp 6,82 miliar,” kata Ghufron.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Risnandar bersama Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila dijerat dengan Pasal 12 f dan Pasal 12 B pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa para pihak yang terjaring OTT di Pekanbaru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News