Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Tim Gabungan untuk Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan UE akan terus bekerja.
Beliau menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Pertanian dan Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani pada Pertemuan Menteri ke-12 Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) di Jakarta pada Jumat.
Hartarto mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus berjuang untuk pengakuan standar keberlanjutan masing-masing — Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) — untuk memastikan bahwa standar tersebut diakui setara dengan standar Eropa dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Mengenai masalah jejak jejak digital setelah standar EUDR, beliau mencatat bahwa Indonesia dan Malaysia telah menyediakan mekanisme yang memadai, termasuk melalui dashboard dan platform digital untuk perusahaan.
Namun, permintaan UE untuk berbagi data lokasi tertentu, atau berbagi lokasi, cukup memberatkan bagi Indonesia, tambahnya.
“Jika mereka (UE) menginginkan akses, data tersebut tersedia melalui platform yang telah kami siapkan dan buat untuk korporasi, jadi jejak digital bukanlah masalah, tetapi bukan untuk berbagi lokasi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Malaysia Ghani menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan petani kelapa sawit skala kecil.
Kebanyakan perusahaan besar di Malaysia dan Indonesia siap mematuhi EUDR, namun kepatuhan di kalangan petani kecil tetap menjadi tantangan, tambahnya.
Beliau mencatat bahwa terdapat sekitar 2,5 juta petani kecil di Indonesia, sementara angka tersebut mencapai sekitar 400.000–450.000 di Malaysia. Saat ini, pemerintah Malaysia berupaya memastikan bahwa kepentingan petani kecil tidak terabaikan.
Oleh karena itu, kedua negara perlu terus mengadakan diskusi dengan UE agar EUDR tidak merugikan mereka.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia optimis bahwa melalui dialog yang berkelanjutan, UE akan lebih memahami realitas di lapangan dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adil terhadap negara-negara produsen minyak sawit.
“Kita perlu memastikan bahwa mereka menyadari bahwa setiap negara memiliki hukumnya sendiri. Selama itu menguntungkan lingkungan dan agenda keberlanjutan, kita akan mematuhinya,” terang Ghani.
Berita terkait: Indonesia dorong revisi regulasi deforestasi UE
Berita terkait: Indonesia menjadi inspirasi bipartisan AS dalam menolak EUDR: Menteri
Translator: Bayu Saputra, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024