Oleh Eduardo Baptista dan Casey Hall
BEIJING (Reuters) – Raksasa pakaian santai Uniqlo menghadapi panggilan untuk boikot konsumen di Tiongkok setelah laporan BBC mengutip CEO pemiliknya yang mengatakan perusahaan tersebut tidak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang di Tiongkok, yang telah menghadapi tuduhan tenaga kerja paksa dalam beberapa tahun terakhir.
CEO Fast Retailing Tadashi Yanai membuat komentar tersebut selama wawancara di Tokyo dengan British Broadcasting Corporation yang dipublikasikan pada Kamis.
Dua tagar tentang komentar Yanai menjadi viral pada Jumat di platform media sosial Tiongkok Weibo, di mana beberapa pengguna menyerang perusahaan tersebut dan bersumpah untuk tidak pernah membeli produknya.
\”Dengan sikap seperti ini dari Uniqlo, dan pendirinya begitu sombong, mereka mungkin bertaruh bahwa konsumen di daratan akan melupakan hal itu dalam beberapa hari dan terus membeli. Jadi, bisakah kita bertahan teguh kali ini?\” tulis salah satu pengguna.
Fast Retailing tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Ditanya tentang komentar yang dilaporkan Yanai dalam konferensi pers pada Jumat sore, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan ia berharap “perusahaan dapat menghilangkan tekanan politik dan gangguan buruk dan membuat keputusan bisnis secara independen sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.”
Tiongkok adalah pasar luar negeri terbesar Fast Retailing dan memiliki lebih dari 900 toko di daratan. Greater China, termasuk Taiwan dan Hong Kong, menyumbang lebih dari 20% pendapatan perusahaan.
Masalah pengadaan dari Xinjiang telah menjadi medan ranjau geopolitik bagi perusahaan asing dengan kehadiran besar di Tiongkok.
Hal ini ditunjukkan oleh boikot konsumen yang dihadapi oleh rival Uniqlo, H&M, di Tiongkok pada tahun 2021 karena pernyataan yang diposting di situs webnya di mana H&M menyatakan kekhawatiran tentang tuduhan tenaga kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi mengambil kapas dari sana.
H&M melihat toko-tokonya dihapus dari platform e-commerce utama dan lokasi toko mereka dipindahkan dari aplikasi peta di Tiongkok saat mereka menjadi sasaran kemarahan konsumen terhadap perusahaan yang menolak untuk mengambil kapas dari Xinjiang, meskipun merek Barat lainnya termasuk Nike, Puma, Burberry, Adidas, dan lainnya juga terlibat dalam kontroversi tersebut.
Pada bulan September, kementerian perdagangan Tiongkok meluncurkan penyelidikan terhadap PVH, perusahaan induk Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, dan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa PVH diduga “memboikot secara tidak adil” kapas Xinjiang dan produk lainnya “tanpa dasar fakta”.
PVH telah mengatakan bahwa mereka akan merespons sesuai dengan peraturan yang relevan, media melaporkan.
(Pelaporan oleh Eduardo Baptista di Beijing dan Casey Hall di Shanghai; Penyuntingan oleh Raju Gopalakrishnan)