Sebagai negara-negara Sahel semakin dekat dengan Rusia, diplomat puncak Chad mengatakan negara ini ‘sangat cemburu terhadap kedaulatannya’. Chad telah mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri perjanjian kerjasama pertahanan dengan mantan kekuatan kolonial Prancis, sebuah langkah yang akan meminta tentara Prancis untuk meninggalkan negara Afrika Tengah tersebut. Menteri Luar Negeri Abderaman Koulamallah menyebut Prancis sebagai “mitra penting” tetapi mengatakan bahwa “mereka harus mempertimbangkan bahwa Chad telah tumbuh dewasa dan merupakan negara berdaulat yang sangat cemburu terhadap kedaulatannya.” Pengumuman tersebut dilakukan pada hari Kamis, beberapa jam setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. Chad telah bekerjasama erat dengan pasukan militer negara-negara Barat di masa lalu, namun telah semakin dekat dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri mengatakan keputusan untuk mengakhiri perjanjian, yang direvisi pada tahun 2019, akan memungkinkan negara itu untuk mendefinisikan kembali kemitraan strategisnya. Prancis saat ini memiliki sekitar 1.000 tentara serta pesawat tempur yang ditempatkan di Chad, yang merupakan negara terakhir di Sahel yang menjadi tuan rumah bagi pasukan Prancis. Prancis telah terpaksa menarik pasukannya dari Mali, Niger, dan Burkina Faso selama dua tahun terakhir setelah kudeta militer. Koulamallah tidak memberikan tanggal untuk penarikan pasukan Prancis. Dia berbicara di konferensi pers pada hari Kamis setelah pertemuan antara Barrot dan Presiden Mahamat Idriss Deby, yang telah mencari hubungan yang lebih erat dengan Rusia. “Pemerintah Republik Chad memberitahukan pendapat nasional dan internasional tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian dalam bidang pertahanan yang ditandatangani dengan republik Prancis,” kata Koulamallah dalam sebuah pernyataan di Facebook. Deby dilantik sebagai presiden pada bulan Mei setelah tiga tahun sebagai pemimpin sementara di bawah pemerintahan militer. Ayahnya, Idriss Deby, telah memerintah Chad sejak kudeta pada awal tahun 1990-an. Chad yang terkurung daratan berbatasan dengan Republik Afrika Tengah, Sudan, Libya, dan Niger, yang semuanya menjadi tuan rumah pasukan paramiliter dari Grup Wagner Rusia. Pernyataan Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis mengatakan bahwa Chad, sekutu kunci Barat dalam perang melawan kelompok bersenjata di wilayah tersebut, ingin sepenuhnya menegaskan kedaulatannya setelah 66 tahun merdeka. “Sesuai dengan ketentuan perjanjian, Chad akan menghormati modalitas penghentian termasuk batas waktu yang diperlukan, dan akan bekerja sama dengan otoritas Prancis untuk memastikan transisi yang harmonis,” demikian pernyataannya. Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengatakan dalam sebuah wawancara dengan TV negara Prancis pada hari Kamis bahwa tidak pantas bagi tentara Prancis untuk tetap berada di negaranya. Dia tidak menegaskan apakah atau kapan tentara Prancis akan diminta untuk pergi. Sekitar 350 tentara Prancis berbasis di Senegal.
