Rabu, 27 November 2024 – 11:36 WIB
Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno menyoroti kesetaraan aturan antara PTN dan PTS. Foto: Humas Untag Surabaya.
jatim.jpnn.com, SURABAYA – Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno menyoroti pentingnya kesetaraan kebijakan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) di era pemerintahan baru.
Dia menginginkan PTS tidak lagi menjadi korban diskriminasi kebijakan maupun perlakuan berbeda dengan PTN. Hal itu disampaikan Prof Thomas dalam diskusi bertajuk Perspektif Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta pada Pemerintahan Baru yang digelar di Grha Wiyata Untag Surabaya, Selasa (26/11).
“Sesuai konstitusi negara, hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Tidak boleh ada lagi diskriminasi perlakuan maupun kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, baik untuk PTN maupun PTS. Hal ini penting kami sampaikan kepada pemerintahan baru Republik Indonesia,” ucap Thomas.
Prof Thomas menyampaikan ABP-PTSI tetap konsisten menolak upaya perubahan status PTS menjadi PTN jika pihak yayasan pengelola tidak menyetujuinya.
“Kami menolak perubahan PTS menjadi negeri jika yayasan tidak setuju. Hal ini tidak boleh dipaksakan,” ujarnya.
Thomas turut mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu jauh mencampuri pengelolaan PTS. Menurutnya, terlalu banyak aturan justru akan menghambat kreativitas dan dinamika kampus.
“Regulasi yang berlebihan hanya akan mengekang kreativitas, dinamika, dan demokrasi kampus. Ini tidak benar,” katanya.
Sebagai solusi, Thomas menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan.
Prof Suyatno menyoroti adanya aturan pemerintah yang diskriminatif antara PTN dan PTS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News