Pemimpin-pemimpin Persemakmuran telah sepakat bahwa “waktunya telah tiba” untuk berbicara tentang reparasi atas perdagangan budak, meskipun Inggris menginginkan agar subjek itu tidak dibahas dalam pertemuan dua hari di Samoa. Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh 56 kepala pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, mengakui desakan untuk “diskusi tentang keadilan reparatif” atas perdagangan budak lintas Atlantik yang “mengerikan”. Pernyataan itu mengatakan bahwa sudah saatnya untuk “percakapan yang bermakna, jujur, dan hormat”. Sir Keir mengatakan tidak ada pembicaraan tentang uang dalam pertemuan tersebut, dan Inggris “sangat jelas” dalam posisinya bahwa negara itu tidak akan membayar reparasi. Inggris telah dihadapkan pada desakan yang semakin meningkat dari pemimpin Persemakmuran untuk meminta maaf dan membayar reparasi atas peran sejarah negara dalam perdagangan budak. Reparasi untuk kepentingan mereka yang menderita akibat perbudakan bisa mengambil banyak bentuk, mulai dari finansial hingga simbolis. Bicara di konferensi pers pada hari Sabtu, Sir Keir mengatakan pemimpin Persemakmuran telah memiliki “dua hari yang positif” di Samoa dan meremehkan pentingnya reparasi dalam pertemuan tersebut. “Tema dominan selama dua hari adalah ketahanan dan iklim,” katanya, menambahkan bahwa bagian pernyataan bersama yang membahas reparasi hanya “satu paragraf dari 20-an paragraf”. “Tidak ada pembicaraan tentang uang. Posisi kita sangat, sangat jelas dalam hal itu,” katanya. Minggu lalu, Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan kepada BBC bahwa Inggris tidak akan membayar reparasi atas perbudakan. Sebelum pernyataan itu dirilis, pertemuan para pemimpin – di mana perdana menteri dan presiden Persemakmuran bertemu tanpa penasihat – berlangsung selama sekitar enam jam. Perdana Menteri mengatakan bahwa bukan pembicaraan tentang reparasi yang membuat pertemuan itu berlangsung begitu lama. Salah satu sumber Downing Street memberitahu BBC: “Kami telah jelas tentang posisi kami dan itu tidak berubah.” Dan mereka telah melakukannya dan itu belum – bahkan sifat langsung dari komentar mereka tentang reparasi di jalan menuju pertemuan membuat beberapa negara yang mengkampanyekannya merasa terganggu. Separuh seni diplomasi adalah menjaga agar hal-hal yang ingin Anda bicarakan tetap dibicarakan – menjaga percakapan tetap berjalan, meskipun prospek perubahan mendadak tidak mungkin. Bagi mereka yang berpikir bahwa saatnya bagi negara seperti Inggris untuk menghadapi masa lalunya, komunikasi ini memungkinkan mereka untuk mengatakan bahwa percakapan itu masih berlanjut. Bagi Inggris dan yang lainnya, mereka bisa mengatakan bahwa posisi mereka tidak berubah dan juga menunjukkan sejumlah topik lain – perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan misalnya – yang, menurut mereka, Persemakmuran menawarkan forum yang penting. Namun, perdana menteri tampaknya meninggalkan pintu terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang beberapa bentuk keadilan reparatif, dengan mengatakan bahwa “kesempatan berikutnya untuk melihat ini” akan ada di forum Inggris-Karibia pada tahun 2025.
