Menteri Penduduk Wihaji berjanji untuk fokus pada penanggulangan stunting.

Indonesia telah menyaksikan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting nasional dalam setengah dekade terakhir, dengan tingkat penurunan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023.

Menteri Pembangunan Keluarga dan Kependudukan/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, telah menekankan bahwa kementeriannya akan menjadikan penanggulangan stunting sebagai prioritas dalam program kerjanya berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Berbicara di Jakarta pada hari Selasa, beliau menegaskan bahwa penanggulangan stunting bukanlah tujuan yang dapat dicapai secara instan karena melibatkan proses-proses untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan identifikasi langkah-langkah, disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi oleh berbagai wilayah.

“Penanggulangan stunting membutuhkan waktu. Saya yakin bahwa kita perlu langsung menilai potensi dan kapasitas yang berbeda di setiap wilayah,” tegasnya.

Menteri menginformasikan bahwa kantornya juga akan memberikan perhatian khusus pada program-program yang berorientasi pada promosi perencanaan keluarga untuk membantu menciptakan generasi emas di Indonesia.

“Sangat penting bagi kita untuk terus mempromosikan perencanaan keluarga dan mengejar pembangunan keluarga untuk menghasilkan generasi emas, yang bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia,” katanya.

Indonesia telah menyaksikan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting nasional dalam setengah dekade terakhir, dengan tingkat penurunan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting, Presiden ke-7 Joko Widodo menetapkan target untuk menurunkan prevalensi stunting nasional setidaknya menjadi 14 persen pada tahun ini.

Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengusulkan program Makanan Bergizi Gratis, yang diharapkan akan sepenuhnya diimplementasikan tahun depan, sebagai salah satu instrumen untuk mencegah stunting pada anak-anak.

MEMBACA  Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Badan Gizi Nasional juga telah dibentuk untuk melaksanakan program ini, yang tidak hanya akan ditujukan kepada siswa sekolah tetapi juga balita serta ibu hamil dan menyusui.

Berita terkait: Perlu melihat pencegahan stunting sebagai investasi jangka panjang: BKKBN

Berita terkait: Pemerintah menyediakan tablet MMS untuk ibu hamil untuk melawan stunting

Copyright © ANTARA 2024

Tinggalkan komentar