Deputi Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengatakan bahwa tata kelola digital harus diadopsi oleh pemerintah daerah untuk membuat layanan publik lebih optimal. Tata kelola digital dapat menjadi bukti bahwa transformasi digital yang sedang dilakukan di daerah tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur tetapi juga meliputi peningkatan layanan publik, jelasnya.
“Secara teknis, tata kelola digital menyajikan pergeseran dalam dinamika operasional tata kelola organisasi dan antar-organisasi,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis oleh kementeriannya pada hari Sabtu.
Salah satu contoh implementasi tata kelola digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah penyediaan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan terhadap konten negatif, seperti berita bohong, konten perjudian online, dan konten pornografi, katanya.
Kehadiran saluran keluhan yang terbuka untuk publik memungkinkan pemerintah untuk terhubung langsung dengan masyarakat tanpa hambatan birokrasi. Hal ini memberikan rasa kedekatan dengan masyarakat ketika mengakses layanan publik, misalnya, untuk mengajukan keluhan.
Patria kemudian mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan infrastruktur digital di daerah mereka untuk menciptakan tata kelola digital yang sesuai dengan budaya masyarakat lokal.
“Hal ini penting karena, dengan teknologi digital, layanan publik dapat disediakan lebih efisien,” katanya.
Patria meminta implementasi tata kelola digital saat peluncuran indeks yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada yang disebut sebagai Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) pada hari Jumat.
Indeks ini melacak transformasi digital pemerintah daerah. Dia berharap bahwa indeks tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan transformasi digital untuk membuat layanan publik lebih optimal.
“Saya berharap ini dapat mendorong percepatan transformasi digital dan menjadi alat evaluasi yang komprehensif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya. (INE)
Berita terkait: Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kualitas layanan untuk meningkatkan e-government
Berita terkait: Menteri Anas membahas transformasi digital SPBE dengan Australia
Berita terkait: Huawei Mendukung Tata Kelola Data Digital sebagai Bagian dari Transformasi Digital Birokrasi
Translator: Livia Kristianti, Raka Adji
Editor: Atman Ahdiat
Hak Cipta © ANTARA 2024