Korea Utara akan memutus akses jalan dan kereta api ke Korea Selatan mulai Rabu dalam upaya untuk “sepenuhnya memisahkan” kedua negara itu. Militernya mengatakan Korea Utara akan “menutup dan memblokir perbatasan selatan secara permanen” dan memperkuat wilayah di sisi mereka. Angkatan Bersenjata Rakyat Korea (KPA) menggambarkan langkah tersebut sebagai “tindakan defensif untuk menghambat perang”, mengklaim ini sebagai respons terhadap latihan perang di Korea Selatan dan kehadiran seringnya aset nuklir Amerika di wilayah tersebut. Ini merupakan eskalasi hostilitas pada saat ketegangan antara Korea mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun. “Situasi militer yang akut di Semenanjung Korea memerlukan angkatan bersenjata DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih kuat untuk lebih kredibel mempertahankan keamanan nasional,” kata KPA dalam laporan yang diterbitkan oleh media negara KCNA. Deklarasi ini adalah langkah yang sebagian besar simbolis oleh Pyongyang. Jalan dan kereta api yang mengarah dari Korea Utara ke Selatan jarang digunakan, dan telah secara bertahap dibongkar oleh otoritas Korea Utara selama setahun terakhir. Ini juga terjadi dalam dorongan lebih luas oleh Pyongyang untuk mengubah cara ia berhubungan dengan Selatan, dan mengikuti serangkaian insiden provokatif yang telah melukai hubungan antara kedua negara tersebut. Insiden-insiden itu mulai dari uji coba misil hingga ratusan balon sampah yang dikirim melalui perbatasan selatan Korea Utara. Terutama, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan pada awal 2023 bahwa ia tidak lagi berusaha untuk reunifikasi dengan Selatan, menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dapat kembali terjadi di Semenanjung Korea. “Saya pikir perlu merevisi beberapa konten Konstitusi DPRK,” kata Kim dalam pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) pada Januari. “Menurut pandangan saya, perlu menghapus ekspresi-ekspresi seperti ‘setengah utara’ dan ‘kemerdekaan, reunifikasi damai, dan persatuan nasional besar’ dalam konstitusi,” tambahnya, menyarankan bahwa konstitusi harus direvisi “pada sesi berikutnya.” Sesi berikutnya diadakan minggu ini, dan berakhir pada Selasa. Namun, meskipun banyak pengamat telah mengharapkan Pyongyang untuk menyetujui komentar Kim sebelumnya dan membuat amendemen konstitusi terkait reunifikasi dan kebijakan perbatasan, tidak ada perubahan tersebut yang diumumkan. Seorang analis di Institut Unifikasi Nasional Korea menyarankan bahwa Pyongyang mungkin menunggu hasil pemilihan AS sebelum membuat keputusan konkret. Pejabat bisa “mempertimbangkan penyesuaian sejauh mana revisi konstitusi untuk sejalan dengan arah pemerintahan baru (AS),” kata Hong Min kepada agensi berita AFP. Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk memutus semua jalan dan kereta api yang menghubungkannya ke Selatan adalah hasil dari diskusi selama sesi SPA.
