Republik Dominika mengatakan mereka berencana untuk mengusir hingga 10.000 imigran ilegal setiap minggu untuk melawan migrasi yang tidak terkendali. Rencana itu diumumkan oleh juru bicara Presiden Luis Abinader, Homero Figueroa, yang menyalahkan respons lambat komunitas internasional terhadap bulan-bulan kekerasan geng di Haiti tetangga dan kegagalan mereka untuk mengembalikan stabilitas. Puluhan ribu warga Haiti telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Republik Dominika. Kritikus mengatakan pemerintahan Presiden Abinader telah memperlakukan imigran Haiti secara tidak manusiawi, banyak di antaranya melarikan diri dari kekerasan geng ekstrim dan kemiskinan di ibukota Port-au-Prince. Bapak Figueroa mengatakan deportasi akan segera dimulai dan mengikuti protokol ketat yang menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia. Komentar oleh juru bicara pemerintah Dominika menunjukkan tingkat deportasi imigran Haiti tanpa dokumen yang akan segera meningkat secara signifikan. Sejak kekerasan geng di Haiti memburuk dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Dominika telah secara teratur mengembalikan warga Haiti melalui perbatasan darat bersama mereka termasuk beberapa truk orang per hari di perlintasan perbatasan di Dajabon. Sekarang, kata Bapak Figueroa, angka itu bisa mencapai 10.000 orang seminggu. Dia berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai “kelebihan” imigran Haiti di Republik Dominika dan mengatakan otoritas perbatasan juga akan meningkatkan pengawasan dan kontrol mereka. Presiden Dominika baru-baru ini memperingatkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pemerintahannya siap untuk mengambil apa yang ia sebut “tindakan drastis” menghadapi krisis kemanusiaan di seberang perbatasan. Sebagian, komentar terbaru tentang deportasi massal ini menggarisbawahi frustrasi Santo Domingo terhadap kegagalan komunitas internasional untuk menjaga stabilitas yang lebih besar di Haiti. Pasukan keamanan internasional yang dipimpin Kenya sekitar 400 petugas telah dikerahkan ke negara Karibia itu. Namun, geng masih mengendalikan sebagian besar ibukota dan darurat kemanusiaan dalam hal kelaparan, akses ke air minum bersih, dan perhatian medis tetap kritis. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB, tahun lalu Republik Dominika secara paksa mengembalikan lebih dari 200.000 orang ke Haiti.
