Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mempercepat penghapusan penggunaan merkuri di Indonesia, termasuk melalui langkah-langkah pemantauan dan pengembangan riset.
Beliau menginformasikan di sini pada hari Rabu bahwa kementeriannya telah memperkuat komitmen dan koordinasi untuk mengendalikan penggunaan merkuri di Indonesia.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung untuk menghilangkan penggunaan merkuri.
“Penguatan komitmen meliputi pengawasan, pengembangan riset dan tata kelola, pertambangan emas yang baik dan berlisensi, khususnya di tambang skala kecil, dan kerjasama internasional,” kata Dohong.
Komitmen akan direalisasikan melalui pembentukan tim khusus, tambahnya.
Beliau menjelaskan bahwa penguatan komitmen dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat secara signifikan mendukung upaya penghapusan penggunaan merkuri di negara ini.
Indonesia pada tahun 2017 meratifikasi Konvensi Minamata, yang berkaitan dengan penggunaan merkuri yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan.
Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) untuk mendorong penghapusan penggunaan merkuri di berbagai sektor, termasuk manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menarik kembali perangkat medis yang mengandung merkuri, yang masih berlangsung. Penarikan kembali akan dilakukan hingga akhir 2025.
Selanjutnya, di sektor pertambangan, Dohong mengatakan bahwa pihaknya telah membuka 10 lokasi untuk pengolahan emas tanpa menggunakan merkuri di berbagai wilayah di negara ini.
“Kami akan meningkatkan hal ini di masa depan sebagai bagian dari penyelesaian; kami tidak hanya melarang tetapi juga memberikan opsi dan solusi,” tambahnya.