Menteri: Pemerintah Widodo membangun 521 infrastruktur transportasi

Kementerian Perhubungan membangun 521 infrastruktur transportasi selama masa jabatan Presiden Joko Widodo untuk mendukung konektivitas dan kelancaran aliran logistik serta meningkatkan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa selama masa jabatan Presiden Widodo selama 10 tahun, konektivitas antar daerah menjadi lebih kuat, dengan peningkatan aksesibilitas transportasi dan integrasi layanan.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN, Kementerian Perhubungan telah membangun dan merehabilitasi/merevitalisasi 521 infrastruktur fisik di sektor transportasi dalam satu dekade terakhir,” tambahnya di sini pada hari Selasa.

Salah satu tantangan dalam pengembangan transportasi di Indonesia, katanya, adalah ketidaksetaraan yang terus berlanjut antara daerah di negara tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah menekankan perlunya membangun infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Menurut kementerian, dari 521 infrastruktur transportasi yang dibangun terdiri dari 157 transportasi darat, 193 transportasi laut, 91 transportasi udara, serta 80 infrastruktur kereta api.

Beberapa infrastruktur tersebut dibangun sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Bandara Nabire Baru, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan Pelabuhan Patimban.

“Kami juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti LRT (Light Rapid Transit) Jabodebek dan Autonomous Rapid Transit di Nusantara—yang merupakan kereta tanpa pengemudi—serta kereta cepat Jakarta-Bandung,” ungkap Sumadi.

Selain membangun infrastruktur fisik, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan layanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola yang baik, inovasi, dan digitalisasi layanan, serta meningkatkan jejak di arena internasional.

Sementara itu, untuk mendukung konektivitas di daerah terpencil, terluar, terdepan, dan perbatasan, kementerian telah memperkenalkan layanan perintis melalui program jembatan udara, tol laut, bus, dan kereta perintis.

MEMBACA  Pejabat BIS: Pemerintah dan lainnya akan membuat 'kemajuan besar' dalam tingkat suku bunga tahun ini

Rute jembatan udara, yang dimulai pada tahun 2017, berhasil mengurangi harga barang sebesar 30–70 persen.

Sementara itu, di sektor kereta api, terdapat 10 rute kereta perintis yang mendukung aksesibilitas ke pusat-pusat kota besar.

Di sektor transportasi darat, terdapat 322 rute perintis, dengan pertumbuhan rata-rata rute tercatat sebesar 1,48 persen dari tahun 2014 hingga 2024. Di sektor laut, ada 39 rute tol laut yang menghubungkan titik di barat dan timur Indonesia.

Pada saat yang sama, Kementerian Perhubungan juga sedang memperkuat transportasi perkotaan dengan menyediakan infrastruktur transportasi publik massal perkotaan, baik berbasis jalan maupun rel.

Layanan transportasi publik massal berbasis jalan disediakan melalui skema beli-jasa. Sementara itu, untuk menyediakan layanan transportasi publik massal berbasis rel, tersedia beberapa pilihan transportasi, termasuk LRT, MRT (Mass Rapid Transit), dan kereta cepat.

Sumadi mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan di daerah perkotaan.

Kementerian Perhubungan juga mendorong pembiayaan kreatif melalui skema kerjasama antara pemerintah dan entitas bisnis untuk mempercepat pengembangan fasilitas dan infrastruktur transportasi di tengah keterbatasan anggaran negara.

Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilaksanakan sejauh ini meliputi pengembangan Bekasi Proving Ground, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Dhoho Kediri.

Sumadi mengatakan ia berharap perkembangan transportasi di pemerintahan berikutnya bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berita terkait: Tol laut Indonesia memangkas disparitas harga antar daerah: menteri

Berita terkait: Lebih dari 1.700 km jalur kereta api dibangun selama periode 2015-2024: Pemerintah

Penerjemah: Muhammad Harianto, Yashinta Difa
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024