Senin, 5 Februari 2024 – 12:00 WIB
Jakarta – Calon Presiden Nomor 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan strategi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (PMI) selama debat kelima dengan tema Kesejahteraan Sosial, Budaya, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.
Baca Juga :
Anies dan Ganjar Punya Perasaan yang Sama Agar Bansos Tidak Dipolitisasi
Ganjar menekankan bahwa semua institusi, termasuk kedutaan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (PMI).
“Berbagi pengalaman kami setelah berkomunikasi dengan tenaga kerja migran di Hong Kong, mereka bertanya, ‘Apa perlindungan yang diberikan kepada kami?’ Menurut saya, ini adalah tombol panik; kita membutuhkan campur tangan pemerintah,” kata Ganjar di JCC Senayan, Jakarta, pada hari Minggu.
Baca Juga :
Ganjar-Anies Tektokan soal Bansos Dirapel hingga Dibagikan di Pinggir Jalan, Sindir Jokowi?
Ganjar menyatakan bahwa sebelum PMI berangkat ke luar negeri, legalitas mereka harus benar dan lengkap.
Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
Baca Juga :
Ganjar Singgung Pihak yang Sebut Menguasai Sepertiga Kekayaan RI: Sungguh, Rakyat Terluka
“Sejak mereka berangkat, kita seharusnya sudah mengetahui keterampilan mereka, dan kita harus mengetahui apa yang ada dalam kontrak kerja. Harus ada institusi dengan pengawasan yang tepat,” tegasnya.
Dia juga membagikan sedikit pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, di mana dia membantu warga yang menghadapi masalah di luar negeri.
“Saat itu, ada beberapa pekerja yang menghadapi masalah di Arab Saudi, Sudan, Kamboja, diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Sebagai Gubernur, saya mengambil tindakan tegas dengan menelepon Menteri Luar Negeri dan Duta Besar untuk menanyakan penyelesaian masalah-masalah tersebut,” jelasnya.
Sebagai informasi, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum 2024 pada tanggal 14 Februari, di mana sekitar 204,8 juta orang diharapkan menggunakan hak pilih mereka.
Halaman Selanjutnya
“Saat itu, ada beberapa pekerja yang menghadapi masalah di Arab Saudi, Sudan, Kamboja, diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Sebagai Gubernur, saya mengambil tindakan tegas dengan menelepon Menteri Luar Negeri dan Duta Besar untuk menanyakan penyelesaian masalah-masalah tersebut,” jelasnya.