Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menekankan pentingnya perdagangan karbon dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Ada kesalahpahaman. Orang mungkin berpikir perdagangan karbon berarti menjual semua karbon dari hutan kita, tetapi sebenarnya ini tentang mengurangi emisi dengan menanam lebih banyak untuk meningkatkan penyerapan karbon,” jelasnya dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Selama diskusi kelompok fokus dengan Komisi IV DPR di Jakarta pada hari Jumat, Nurbaya menjelaskan bahwa nilai ekonomi karbon sangat penting untuk menegakkan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang meratifikasi Persetujuan Paris.
Oleh karena itu, fokus harus pada penawaran dan permintaan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertimbangkan karbon bukan hanya sebagai komoditas tetapi sebagai layanan untuk mengurangi emisi, di mana pasokan CO2 berasal tidak hanya dari stok alam untuk diperdagangkan tetapi juga dari praktik pengurangan karbon—bukan hanya dari kompensasi karbon.
Nurbaya menyatakan bahwa penetapan harga karbon bertujuan memenuhi target iklim yang tercantum dalam dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), yang mencerminkan komitmen Indonesia kepada komunitas global dalam mengurangi emisi.
Layanan karbon yang dihitung dengan CO2 harus berasal dari lingkungan atau tindakan yang bermutu tinggi.
“Oleh karena itu, bukan sembarang karbon yang bisa diperdagangkan, atau greenwashing,” katanya. “Perdagangan karbon memerlukan transparansi, akuntabilitas, perbandingan, dan konsistensi.”
Nurbaya juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi karbon adalah mandat konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, karena berasal dari sumber daya alam.
Manajemen karbon juga mencakup hak bisnis untuk mengurangi emisi karbon, baik melalui izin yang ditetapkan negara atau sukarela melalui upaya penanaman pohon masyarakat.
Ada juga hak ekonomi di mana nilai karbon dapat menghasilkan pendapatan negara, meskipun Kementerian Keuangan belum merumuskannya.
Pencapaian target karbon ini juga mencerminkan kinerja dan kapasitas Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
“Tidak diragukan lagi bahwa kita dapat mengendalikan emisi karbon sambil terus mengembangkan ekonomi,” Nurbaya menyimpulkan.