Indonesia akan mengungkap strategi hak asasi manusia dalam bisnis di PBB.

Undangan PBB telah mengundang Indonesia untuk berbagi Strategi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada 25 November 2024, menurut Kementerian Hukum dan HAM. “Banyak negara tertarik untuk mendengar tentang strategi Indonesia untuk bisnis dan hak asasi manusia,” informasi direktur jenderal hak asasi manusia di kementerian, Dhahana Putra. Berbicara dalam dialog online tentang “Merumuskan Regulasi Berbasis Hak Asasi Manusia Menuju Indonesia Emas 2045,” yang diikuti dari Jakarta, dia menegaskan bahwa PBB telah beberapa kali mengundang Indonesia untuk berbagi strategi. Dia mengatakan bahwa strategi nasional mencakup tiga langkah utama – pemahaman dan peningkatan kapasitas, perumusan regulasi dan kebijakan, serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Putra menyatakan keyakinannya bahwa implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis akan menguntungkan iklim bisnis Indonesia, mengingat bahwa pasar global semakin menuntut agar negara mempertimbangkan hak asasi manusia dalam praktik bisnis. Terkait berita: Langkah pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam lingkungan bisnis Untuk itu, katanya, perusahaan harus mengejar keuntungan seiring dengan upaya untuk menjamin pemenuhan hak karyawan atas cuti, upah yang layak, dan istirahat yang memadai. “Juga sama pentingnya untuk memperhatikan perlindungan lingkungan dari polusi,” tambahnya. Putra kemudian memastikan bahwa pihaknya telah membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diajukan dalam Peraturan Presiden No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Direktur jenderal kemudian merujuk pada Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), mengatakan bahwa Strategi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia telah dirancang untuk mengantisipasi kerugian potensial dari regulasi tersebut. “Implementasi EUDR berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp107 triliun (sekitar US$7 miliar) pendapatan untuk Indonesia,” catatnya. Terkait berita: Strategi untuk bisnis dan hak asasi manusia mencakup tiga langkah: Pejabat Translator: Putu Indah, Tegar Nurfitra Editor: Yuni Arisandy Sinaga Hak Cipta © ANTARA 2024

MEMBACA  Perhatikan! 20 Kementerian dan Badan yang Tidak Mewajibkan Skor TOEFL di CPNS 2024

Tinggalkan komentar