Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan bocornya data sensitif wajib pajak secara online.
“Saya telah meminta kepada direktur jenderal pajak dan pejabat terkait di dalam kementerian untuk mengevaluasi masalah ini. Direktur Jenderal Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT akan memberikan penjelasan rinci,” kata beliau setelah menghadiri sidang paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 pada hari Kamis.
Dugaan bocornya data muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums di X.
Di situs tersebut, seseorang yang dikenal sebagai Bjorka telah mencantumkan 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk dijual pada tanggal 18 September 2024.
Data tersebut tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga nomor kartu identitas (NIK), alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya.
Penjual tersebut dilaporkan menuntut Rp150 juta untuk seluruh dataset tersebut.
Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk informasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Bocornya juga menargetkan Indrawati dan beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Setelah penyelidikan selesai, kementerian akan mengadakan konferensi pers untuk membagikan pembaruan mengenai temuannya.
Direktorat Jenderal Pajak telah mengatakan bahwa tim teknis mereka saat ini sedang menyelidiki masalah tersebut. “Tim teknis kami sedang aktif menyelidiki dugaan bocornya data yang dilaporkan,” kata direktur pembinaan, layanan, dan hubungan masyarakat di direktorat jenderal tersebut, Dwi Astuti.
Berita terkait: 19 juta warga Indonesia dapat menyampaikan pajak menggunakan nomor identitas pribadi: DJP
Berita terkait: 18 juta email dikirim kepada wajib pajak untuk mendorong pengungkapan sukarela
Penerjemah: Bayu Saputra, Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024