Lebih dari setengah juta orang Haiti telah tergusur oleh kekerasan geng, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak. Pemerintah Haiti telah mengambil langkah kunci menuju pelaksanaan pemilihan yang tertunda lama dengan pembentukan badan yang akan mengawasi pemungutan suara. Dewan pemilihan sementara yang terdiri dari sembilan anggota – didirikan pada hari Rabu – telah ditugaskan untuk mengatur pemilihan pada Februari 2026. Terakhir kali rakyat Haiti memilih seseorang menjadi pemimpin adalah pada tahun 2016. Sejak itu, geng bersenjata telah menguasai hampir seluruh ibu kota, Port-au-Prince, serta sebagian besar wilayah pedesaan Haiti. Saat ini, tujuh anggota dewan pemilihan sementara (CEP) telah ditunjuk. Di antara mereka adalah perwakilan media, akademisi, serikat dagang, dan kelompok agama. Pembentukan CEP dilakukan kurang dari dua minggu setelah kunjungan ke Port-au-Prince oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang telah mendesak pemerintah sementara Haiti untuk melanjutkan proses pemilihan. Blinken mengatakan bahwa pembentukan dewan pemilihan adalah “langkah lanjutan penting”. Pemilihan presiden terakhir diadakan di Haiti pada tahun 2016, ketika Jovenel Moïse dari partai Tèt Kale terpilih untuk masa jabatan lima tahun. Sejak pembunuhan Moïse oleh tentara bayaran Kolombia pada Juli 2021, jabatan presiden telah kosong. Dalam beberapa tahun berikutnya, Haiti diperintah oleh Ariel Henry, orang yang dinominasikan Presiden Moïse sebagai perdana menteri sebelum ia dibunuh. Namun ketika Henry pergi ke sebuah pertemuan di Guyana pada 25 Februari 2024, geng menguasai bandara internasional di Port-au-Prince dan mencegahnya untuk kembali. Henry mengundurkan diri pada bulan April dan sebuah dewan presiden transisi (TPC) dibentuk untuk memimpin negara sampai pemilihan dapat dilakukan. TPC menunjuk Garry Conille sebagai perdana menteri interim, untuk menjabat sampai pemerintahan yang dipilih secara demokratis mengambil alih. Pasukan keamanan multinasional yang dipimpin Kenya juga dikirim untuk membantu polisi Haiti mengendalikan geng-geng tersebut. Meskipun pasukan multinasional berhasil menangkap beberapa pemimpin geng, kekuatan organisasi kriminal ini telah tumbuh sehingga Perdana Menteri Conille memperluas keadaan darurat ke seluruh negara awal bulan ini. Pasukan multinasional mengalami kekurangan dana dan hingga saat ini hanya 600 orang Kenya dan sejumlah kecil Jamaika yang telah tiba di Haiti. Minggu lalu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam komunitas internasional karena tidak memberikan bantuan lebih banyak kepada Haiti: “Saya menemukan itu sebagai skandal bahwa begitu sulit untuk menggalang dana bagi situasi yang begitu dramatis.”
