Pemerintah mengatakan butuh lebih waktu untuk menyelesaikan sensus, menyusun konstitusi permanen, dan mendaftarkan partai politik. Pemrintah Sudan Selatan mengumumkan penundaan pemilihan umum yang telah tertunda lama hingga Desember 2026, karena kurangnya kesiapan. Ini adalah kali kedua negara ini menunda pemilihan dan memperpanjang periode transisi yang dimulai pada Februari 2020. Presiden Salva Kiir dan mantan rivalnya yang kini menjadi wakil, Riek Machar, menandatangani perjanjian perdamaian pada 2018 yang mengakhiri perang saudara lima tahun yang menewaskan sekitar 400.000 orang, memicu kelaparan, dan menyebabkan krisis pengungsi massal. “Presiden Salva Kiir Mayardit mengumumkan perpanjangan periode transisi negara selama dua tahun dan penundaan pemilihan, yang semula dijadwalkan pada Desember 2024 hingga 22 Desember 2026,” kata kantor Kiir pada hari Jumat. Pemerintah mengatakan butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses seperti sensus, penyusunan konstitusi permanen, dan registrasi partai politik sebelum pemilihan bisa dilakukan, menurut penasihat presiden untuk keamanan nasional, Tut Gatluak. Menteri Urusan Kabinet Martin Elia Lomuro mengatakan perpanjangan itu mengikuti rekomendasi dari lembaga pemilihan dan sektor keamanan. “Ada kebutuhan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum pemilihan,” kata kantor Kiir. Negara ini sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pegawai negeri tidak dibayar selama hampir satu tahun, setelah ekspor minyaknya terganggu oleh pipa yang rusak akibat perang saudara di Sudan tetangga melalui mana ia mengekspor. Andrea Mach Mabior, seorang analis politik independen, memperingatkan bahwa pemilihan palsu dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kekacauan. “Mengadakan pemilihan yang tidak memenuhi standar internasional akan menjadi pemborosan uang,” kata Mabior kepada kantor berita The Associated Press. Undang-undang keamanan baru yang memungkinkan penahanan tanpa surat perintah menjadi hukum pada Agustus meskipun ada kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia bahwa hal itu akan menciptakan iklim ketakutan menjelang pemilihan. Sekitar 9 juta orang – 73 persen dari populasi negara itu – membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
