Senat Meksiko telah menyetujui reformasi yudisial kontroversial di mana para hakim akan dipilih melalui pemungutan suara rakyat. Para pendukungnya mengatakan perubahan ini akan membuat para hakim lebih bertanggung jawab kepada rakyat Meksiko tetapi para kritikus berpendapat bahwa hal ini merusak sistem pemeriksaan dan keseimbangan negara dan akan memperkuat kekuasaan partai pemerintah Morena. RUU ini telah memicu mogok dan protes, dengan para demonstran sebelumnya merusak bangunan tempat pemungutan suara seharusnya dilakukan. Pemungutan suara Senat adalah rintangan besar terakhir yang dihadapi oleh undang-undang ini, yang didukung oleh Presiden Andrés Manuel López Obrador. Selama sesi larut malam yang dramatis, perdebatan harus dihentikan ketika para pengunjuk rasa yang berteriak “keadilan tidak akan jatuh” menyerbu ruang sidang di mana para senator berkumpul. Setelah para legislator pindah ke bangunan lain, pemungutan suara dilakukan pada jam-jam awal waktu setempat. Senator dipanggil satu per satu dengan nama mereka dan diminta untuk memberikan suara mereka. Senator Miguel Ángel Yunes melanggar barisan dengan partai oposisi Partai Aksi Nasional dan memberikan suara mendukung reformasi, yang berarti mendapatkan mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk perubahan konstitusi. Legislator kemudian melanjutkan untuk membahas sejumlah poin secara detail sebelum memberikan persetujuan final atas reformasi tersebut. Penyelenggaraan reformasi ini merupakan kemenangan bagi Presiden López Obrador, yang masa jabatannya akan berakhir pada 30 September. Presiden yang akan segera lengser tersebut telah mendukung reformasi tersebut setelah berulang kali berselisih dengan Mahkamah Agung Meksiko, yang selama masa jabatannya selama enam tahun telah menghalangi beberapa perubahan yang dia usulkan dalam sektor energi dan keamanan. Presiden telah menuduh kekuasaan yudikatif sebagai “pelayan dari yang kuat, pelayan dari kejahatan kelas atas”. Dalam sistem baru ini, hakim, hakim agung, dan bahkan hakim Mahkamah Agung harus maju dalam pemilihan umum. Di antara mereka yang mengkritik perubahan ini adalah Ketua Mahkamah Agung Norma Piña. Dia memperingatkan bahwa model yang diusulkan akan “menimbulkan ketegangan antara kewajiban hakim untuk menjadi independen dan netral dan kebutuhan mereka untuk membuat putusan yang populer untuk menarik suara”. “Pembongkaran kehakiman bukanlah cara yang tepat,” katanya dalam video yang diposting ke X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada hari Minggu. Reformasi ini terbukti sangat memecah belah. Mahasiswa hukum dan pegawai sektor yudisial mengadakan unjuk rasa di kota-kota besar Meksiko untuk menentangnya dan banyak mogok sebagai protes. Tetapi minggu lalu RUU tersebut lolos di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana partai penguasa Morena memiliki mayoritas mutlak. Morena dan kandidat presiden Claudia Sheinbaum memenangkan dengan hasil telak dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan Juni, dan Ny. Sheinbaum mendukung reformasi tersebut. Para kritikus khawatir kemandirian yudikatif bisa terancam dengan kedua eksekutif dan legislatif yang sudah didominasi oleh Morena. Tetapi Presiden López Obrador mengatakan kemenangan elektoral Morena yang sangat besar menunjukkan mayoritas rakyat Meksiko mendukung reformasi-reformasinya. Juga ada kekhawatiran atas perubahan yudisial di luar batas Meksiko. Ken Salazar, Duta Besar AS untuk Meksiko, mengatakan pemilihan langsung populer hakim merupakan “risiko besar bagi fungsi demokrasi Meksiko”. Investor juga tampaknya terganggu oleh rencana-rencana ini. Mata uang Meksiko, peso, turun dalam beberapa hari menjelang pemungutan suara ketika menjadi jelas bahwa Morena telah mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meloloskannya. Sementara pemilihan umum hakim mungkin merupakan titik paling kontroversial, reformasi tersebut juga memungkinkan kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir untuk didengar oleh hakim yang tidak perlu mengungkapkan identitas mereka. Ide di balik hakim “tanpa wajah” adalah untuk melindungi mereka dari ancaman. Namun badan-badan hak asasi manusia seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Amerika telah mengatakan sebelumnya bahwa hal ini merusak hak terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang adil karena tidak mungkin untuk menentukan apakah hakim tersebut mungkin memiliki konflik kepentingan.
