UMY Mengerahkan Mahasiswa untuk Mengawasi TPS Menyusul Indikasi Ketidaknetralan Pemilu 2024

memuat…

UMY menilai ada indikasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) bersikap tidak netral. Foto: MPI/Erfan Erlin

YOGYAKARTA – Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendapati adanya indikasi bahwa penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) bersikap tidak netral. Hal ini terlihat dari seringnya kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Ketua Guru Besar Prof Sunyoto mengungkapkan bahwa karena penyelenggara pemilu sudah diindikasikan tidak netral, UMY akan mengawal seluruh prosesnya. Mereka akan melakukan pengawasan sejak awal agar tercipta kepemimpinan yang dapat diterima.

“Kepemimpinan yang mensejahterakan masyarakat harus dimulai dengan proses pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat bagi semua pihak,” kata Prof Sunyoto kepada wartawan, Sabtu (3/2/2024).

Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang mengedepankan politik yang tinggi, UMY meminta agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UMY mengedepankan nilai-nilai normatif moral politik yang tinggi untuk menciptakan praktik kenegaraan yang menghormati nilai-nilai keagungan, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam melestarikan negara Indonesia.

Rektor UMY, Gunawan Budiyanto, menambahkan bahwa pihaknya telah meminta perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah untuk mengirimkan mahasiswa mereka dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu nanti.

Hal ini dikarenakan Muhammadiyah memiliki banyak sumber daya, terutama mahasiswa.

“Beberapa wilayah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memerlukan pengawasan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, mereka akan ditugaskan, baik dalam program magang maupun KKN, untuk melakukan pengawasan,” kata dia.

Pengawasan ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ada pihak yang mengawasi proses ini. Dengan demikian, hasil Pemilu akan lebih sah karena lebih banyak orang yang mengawasi.

MEMBACA  China menyerang AS atas desakan untuk melarang TikTok

“Proses mitigasi Pemilu sangat diperlukan. Jumlah pemilih per TPS akan diserahkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyiah terdekat,” tegasnya.

(ams)