Departemen Kehakiman AS mengatakan para tersangka memimpin sebuah ‘kelompok teroris lintas negara’ untuk meminta kejahatan kebencian. Dua orang, yang jaksa katakan dimotivasi oleh ideologi supremasi kulit putih, menggunakan aplikasi pesan media sosial Telegram untuk mendorong tindakan kekerasan terhadap minoritas, pejabat pemerintah, dan infrastruktur kritis di Amerika Serikat, kata Departemen Kehakiman. Para terdakwa, Dallas Erin Humber dan Matthew Robert Allison, diidentifikasi pada hari Senin, beberapa hari setelah mereka ditangkap. Mereka menghadapi 15 tuduhan federal di California, termasuk tuduhan meminta kejahatan kebencian dan pembunuhan pejabat federal, mendistribusikan instruksi pembuatan bom, dan berkomplot untuk memberikan dukungan material kepada teroris. Humber, 34, dari Elk Grove, California, dan Allison, 37, dari Boise, Idaho ditahan pada hari Jumat. Tidak jelas segera apakah keduanya memiliki pengacara yang bisa berbicara atas namanya. Dakwaan menuduh keduanya memimpin kelompok teroris lintas negara yang dikenal sebagai Terrorgram Collective yang beroperasi di Telegram dan menganut ideologi supremasi kulit putih. Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan para pria menggunakan aplikasi itu untuk mengirimkan instruksi pembuatan bom dan mendistribusikan daftar target potensial untuk pembunuhan – termasuk seorang hakim federal, seorang senator, dan seorang jaksa agung AS mantan. Jaksa juga menuduh tersangka menggunakan platform media sosial itu untuk merayakan orang yang dituduh melakukan tindakan atau rencana kekerasan, seperti penusukan bulan lalu terhadap lima orang di luar sebuah masjid di Turki. “Saya pikir sulit untuk meremehkan bahaya dan risiko yang dihadapi oleh kelompok ini,” kata Asisten Jaksa Agung Matthew Olsen, pejabat keamanan nasional tertinggi Departemen Kehakiman, dalam konferensi pers. Ajakan pasangan untuk melakukan kekerasan termasuk pernyataan seperti “Ambil Tindakan Sekarang” dan “Lakukan bagian Anda”, menurut dakwaan yang diungkapkan pada hari Senin. “Tindakan hari ini membuat jelas bahwa departemen akan menuntut pelaku, termasuk mereka yang bersembunyi di balik layar komputer, dalam upaya melakukan kekerasan yang didorong oleh bias,” kata Asisten Jaksa Agung Kristen Clarke, pejabat hak sipil tertinggi departemen itu. Pengumuman Departemen Kehakiman datang di tengah ketakutan yang meningkat akan kekerasan politik menjelang pemilihan presiden AS pada bulan November, di mana Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris mencalonkan diri melawan mantan Presiden Republik Donald Trump. Pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, ditahan oleh otoritas Prancis bulan lalu atas tuduhan membiarkan penggunaan platform untuk kegiatan kriminal. Durov telah membantah tuduhan tersebut.
