Business Knowledge

Sistem Perpajakan Di Bisnis Online atau E-Commerce

Sistem Perpajakan Di Bisnis Online atau E-Commerce
Ketarangan Gambar :  (Logo CMBC)

Saat ini perkembangan bisnis online sangat meningkat pesat. Banyaknya pemain di industri ini menjadikan persaingan cukup ketat dan konsumen banyak pilihan. Semuanya menawarkan originalitas dan kualitas produk terbaik. Pelayanan prima dan sistem logistik yang terintegrasi dengan baik dan sistematis secara online atau digital.

Nah, maraknya bisnis online itu membuat Pemerintah menetapkan kebijakan pajak bagi pelaku bisnis atau industri bisnis Online. Seperti apa sistem dan prosedurnya, baiknya kita bahas di paragraf selanjutnya.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Sistem Perpajakan Bisnis Online. Ada baiknya kita mengetahui lebih dulu Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, diantara nya :

  1. Official Assesment System

Petugas Pajak / Fiskus mendapat keweanangan penuh / lebih untuk menentukan berapa besar nya pajak yang dikenakan dan yang akan disetor oleh wajib pajak kepada Negara. Kriteria Official Assesment System ini terdiri dari :

  • Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
  • Wajib Pajak bersifat pasif
  • Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
  1. Witholding Tax

Wewenang pemungutan pajak pada pihak ketiga, untuk memungut / memotong besarnya pajak yang diberikan wajib pajak kepada Fiskus.

  1. Self Assesment System
  • Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri
  • Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  • Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi

Rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdampak kekuatan finansial dan juga perekonomian nasional. Ini menggambarkan suatu kondisi yang kurang bagus untuk kondisi ekonomi, dan juga kekuatan finansial kita untuk membangun negara ini lebih baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini dunia bisnis mulai merambah ke dunia bisnis online / E-Commerce, penjual dan pembeli dipertemukan dalam sebuah jaringan komunikasi tanpa tatap muka dan suara. Kemungkinan terjadi nya transaksi antara Provinsi A dengan Provinsi B, berbeda daerah, kota suatu hal yang lumrah, dimana jangkauan akan menjadi lebih luas.

Namun tantangan terberatnya adalah jika transaksi dari bisnis online tersebut sudah menjangkau di luar wilayah Indonesia / luar negeri / asing, menyangkut pembagian penerimaan dari bisnis berbasis digital tersebut. Pergeseran pola dari transaksi konvensional menuju transaksi E-Commerce ini merupakan model bisnis baru yang dideteksi mengalami pertumbuhan cukup tinggi di Indonesia.

Saat ini, pelaku bisnis online masih melakukan pembayaran pajak dengan sistem self assessment atau melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Mekanisme pengenaan pajak tersendiri untuk bisnis online karena masuk dalam jenis usaha baru diharapkan agar lebih mempermudah para pelaku usaha online.

Sebagai model bisnis baru, Pajak juga menciptakan kesetaraan dalam memajaki Bisnis Konvensional dan Bisnis Online. Perlakuan pajak dalam bisnis online akan berbeda dengan Sistem Perpajakan yang berlaku saat ini, self assessment. Sesuai Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP), selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara.

Yulianawati Darsono, Managing Partner

CBMC – CENTER FOR BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTING

Solution for Your Successful

Solusi Nomor 1

www.KonsultanCBMCNo1Solusi.blogspot.com

Jika ada Pertanyaan kirim email di bawah ini :

EMAIL : yulianawati.darsono@gmail.com

Tags

 
 
 



X
Baca Juga