Business Knowledge

Selamat Datang Underground Economy

Selamat Datang Underground Economy
Ketarangan Gambar :  (Bhima Yudistira Adinegara/INDEF)

BisnisUpdate.com-Imbas dari tidak mulusnya tax amnesty berbuntut panjang. Beban keuangan negara yang sudah sangat berat membuat kinerja keuangan Pemerintah pun semakin terbebani dengan adanya target pajak yang cukup besar.

Sekedar ilustrasi, seorang pengusaha di daerah tampak gusar, ia menghitung lagi berapa biaya pajak yang dikeluarkan paska ikut tax amnesty. Program yang katanya pengampunan dosa pajak itu ternyata justru mencekik pengusaha kecil. Tagihan pajak jadi bengkak berkali lipat setelah mengaku dosa di program tax amnesty. Setelah lama berpikir akhirnya si pengusaha timbul niatan untuk mangkir dari membayar pajak. Cerita tersebut hanyalah ilustrasi dari keresahan para pengusaha yang masuk ‘jebakan batman’ karena sudah ikut program tax amnesty.

Awalnya tax amnesty diniatkan untuk menyasar wajib pajak kakap yang menyimpan harta diluar negeri. Asumsi yang digunakan ada dana sebesar Rp11.450 triliun milik WNI terparkir di luar negeri. Seiring perkembangan tax amnesty hingga periode akhir 2017 karena gagal memulangkan dana luar negeri atau repatriasi maka target operasi pun berubah.

Pengusaha terutama UMKM dalam negeri jadi sasaran empuk perburuan tax amnesty. Pada akhir cerita jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty hanya 562 ribu orang. Jika asumsinya 500 ribu orang merupakan wajib pajak pribadi, maka wajib pajak yang ikut hanya mencapai 1,81% dari 27,63 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Jumlah tersebut jelas mengecewakan.

Saat ini Pemerintah sedang berpikir keras, lubang tikus mana lagi yang bisa disasar. Target pajak untuk tahun 2018 pun tidak main-main yakni Rp1.609 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN-P 2017, maka ada kenaikan sekitar Rp136 triliun. Pertanyaanya lalu darimana uang sebanyak itu diperoleh? Padahal tahun depan sudah tidak ada lagi program seperti tax amnesty. Jika Pemerintah mengandalkan keterbukaan informasi alias mengintip rekening bank antar Negara tentu tidak bakal instan.

Setidaknya butuh waktu 3-5 tahun uang dari keterbukaan pajak masuk kantong Pemerintah. Otomatis yang paling mungkin saat ini adalah mengejar wajib pajak pribadi yang terlanjur ikut tax amnesty. Utak atik batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang pastinya akan menimbulkan protes hingga berburu pajak artis, selebgram, sampai e-commerce semua dilakukan. Perburuan dikebun binatang pun dimulai.

Underground Economy

Bicara soal underground economy, Penulis selalu teringat novel karya Moammar Emka yang berjudul ‘Jakarta Undercover’. Novel itu cukup bagus memotret kondisi perekonomian masyarakat yang terjebak pada bisnis prostitusi di Jakarta. Mulai dari PSK kelas hotel berbintang atau club mewah hingga kelas pinggiran rel kereta api. Perputaran uang dari bisnis prostitusi pun terbilang cukup besar. Masalahnya bisnis haram tersebut tidak tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara umum underground economy diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara legal maupun ilegal yang terlewat dari penghitungan PDB. Karena sama-sama tidak nampak, aktivitas ekonomi bawah tanah sering diasosiasikan dengan prostitusi, narkoba, pencucian uang atau transaksi barang haram lainnya. Padahal underground economy dimensi nya bisa lebih luas lagi tergantung perspektif mana yang digunakan. Dalam persoalan pajak underground economy bisa diasosiasikan dengan transaksi ekonomi yang tidak tercatat dalam pelaporan pajak.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Sri Juli Asdiyanti dalam Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan Tahun 2016 soal Underground Economy di Indonesia cukup menarik. Besaran underground economy diprediksi mencapai 8,33% dari total PDB. Sementara pendapatan pajak yang hilang setara 1% dari total PDB Indonesia di tahun 2013. Angka ini diprediksi akan bertambah besar seiring pengejaran pajak yang makin agresif. Kalau masyarakat merasa terancam karena pajak makin agresif, bisa jadi underground economy marak lagi. Banyak transaksi yang dilakukan dibawah tangan alias tanpa pelaporan pajak. Membeli rumah misalnya tanpa ke notaris, asalkan saling percaya transaksi bisa berlanjut. Begitu juga jual beli mobil bekas tanpa balik nama pemilik.

Kondisi ini akan mematahkan teori bahwa tax amnesty yang berupaya mengungkap praktik underground economy akan sia-sia. Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan cara petugas pajak mengejar potensi penerimaan Negara sampai ke ranah privasi (mengintip rekening bank) justru menjadi defensif. Alih-alih menjadi taat lapor pajak alias tax compliance nya naik, WP pribadi dikhawatirkan justru makin menghindari pelaporan pajak. Dus, tax ratio bakal stagnan di 11%.

Komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat pun seakan tidak terjalin mesra. Misalnya wacana perubahan PTKP yang belum final dilempar ke media. Sementara Pemerintah saling tuding asal ide merubah PTKP berasal dari Menteri Keuangan, Dirjen Pajak atau jatuh begitu saja dari langit?

Oleh karena itu Pemerintah sebaiknya memikirkan dampak pengejaran pajak yang agresif ini bagi psikologis masyarakat. Jangan sampai penerimaan pajak justru turun alias kontraproduktif karena masyarakat malah takut dengan petugas pajak. Dibandingkan menggunakan alur komunikasi yang sifatnya represif dan menyasar WP Pribadi kecil, lebih baik Pemerintah putar otak untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan asing yang diduga memanipulasi laporan keuangan sehingga pemasukan PPh badan lebih besar. Sekedar mengingatkan lagi bahwa tahun 2016 Dirjen Pajak pernah membuat heboh dengan mengumumkan adanya 2.000 perusahaan asing yang tidak membayar pajak selama 10 tahun. Harusnya perburuan pajak perusahaan asing jadi prioritas.

Kemudian Pemerintah juga bisa fokus menarik pajak dari perusahaan digital besar. Setelah memajaki Google, tentu berikutnya ada Facebook dan perusahaan sejenis lainnya. Kemudian ekstensifikasi atau perluasan objek kena cukai seperti kantong plastik, minuman berpemanis jangan sampai lolos lagi di 2018 setelah sebelumnya tidak berhasil dipungut.

(Penulis adalah peneliti INDEF)

 

Tags

 
 
 



X
Baca Juga