Business Knowledge

Pentingnya Edukasi Pajak Pada Pelaku UKM

Pajak merupakan kewajiban bagi siapa pun yang sudah ditunjuk untuk menanggungnya oleh negara. Tak terkecuali para pelaku UKM yang berpendapatan pas-pasan.

Oleh :   Kamis, 07 Januari 2016   Viewer bisnisupdate.com  381 Hits
Pentingnya Edukasi Pajak Pada Pelaku UKM
Ketarangan Gambar :  (Adang Wijaya (CEO Green Nitrogen))

Belakangan ini pemerintah begitu ketat akan pajak di dunia usaha. Para pelaku UKM pun menjadi incaran untuk wajib pajak. Namun nyatanya tak sedikit pelaku UKM yang justru keberatan akan kewajibannya membayar pajak. Pasalnya, para pelaku UKM tak merasakan seutuhnya kehadiran pemerintah.

CEO Green Nitrogen Adang Wijaya pun angkat bicara. Ia melihat jika pajak adalah antara memberi dan menerima. “Artinya, di satu sisi UKM itu bangkit dengan tenaga sendiri tanpa bantuan pemerintah, tapi diharuskan membayar pajak,” katanya.

Memang, Adang menilai jika seharusnya pemerintah bisa lebih dulu memberikan manfaat akan penyerapan pajak tersebut kepada pelaku UKM. Dengan begitu, menurutnya, maka akan sama-sama menguntungkan.

Sebab itulah, Adang pun berharap bila pemerintah bisa memberikan kontribusi lebih kepada UKM. Dengan begitu, menurutnya, maka pelaku UKM tidak akan merasa keberatan atau terbebani bila diharuskan membayar pajak.

Sebagaimana yang kita tahu, banyak jenis pajak yang cukup dibebani kepada para pelaku usaha sejauh ini. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan yang terbaru adalah rencana pemajakan bagi pelaku e-commerce atau online shop. Namun, kendati demikian Adang menganggap bila pajak tetaplah menjadi sebuah kewajiban bagi siapa pun yang memang diharuskan membayar oleh negara.

Adang pun beranggapan jika pemerintah harus lebih memberikan edukasi seputar pajak kepada para pelaku UKM. “Kebanyakan pelaku UKM keberatan membayar pajak karena tidak tahu cara menghitungnya,” ujar Adang. Seperti halnya, Pajak Final 1% yang mungkin hanya sebagian pelaku UKM yang tahu.

Kebijakan pemerintah mengenai Pajak Final 1% tersebut sebenarnya sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Di salah satu Peraturan Pemerintah tersebut telah tertuang kebijakan perlakuan pengenaan PPh atas penghasilan yang diperoleh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha (omzet) kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. Besarnya tarif PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tersebut adalah sebesar 1% dan bersifat final.

Sebab itulah, menurut Adang, dengan adanya edukasi terhadap para pelaku UKM mengenai pajak tentu akan sangat membantu. Apalagi, ia menilai jika membayar pajak merupakan sebuah keharusan. Selain itu, menurutnya pajak itu sebenarnya juga untuk membanggakan dan menguatkan negara.

Namun, kontribusi yang diharapkan Adang datang dari pemerintah bukanlah soal pembiayaan atau penggelontoran dana terhadap para pelaku UKM saja. Adang lebih mengharapkan adanya sebuah balai pendidikan untuk para pelaku UKM. “Kalau dulu misal ada balai ketenagakerjaan, ya sekarang ada balai usaha,” ujarnya yang begitu mengharapkan kontribusi pemerintah.

Bukan hanya itu, Adang pun mengusulkan adanya perubahan nama “UKM” saat ini. “Saya punya usul, jangan pakai nama UKM karena akan kecil dan menengah terus. Karena sudah diposisikan di situ terus. Kalau bisa diubah jadi UTK (Usaha Tumbuh Kembang), sehingga usaha pun bisa terus berkembang,” tandasnya.

Rahardian Shandy




X
Baca Juga