Bisnis Update

Mendag: Pajak Minyak Sawit di Perancis Langgar Aturan WTO

Mendag: Pajak Minyak Sawit di Perancis Langgar Aturan WTO
Ketarangan Gambar :  (Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit/jadiberita.com)

Bisnisupdate.com, Jakarta ― Parlemen Perancis berencana akan memberlakukan pajak minyak kelapa sawit yang akan dinaikkan secara progresif pada 2017. Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong tidak menyetujui rencana tersebut.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung, sektor kelapa sawit mampu menyerap 16 juta tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 1,6% terhadap PDB Indonesia.

Sekitar 61 kota di Indonesia, termasuk kota-kota kecil, hidup dari sektor minyak kelapa sawit. Selain itu, pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas ini mencapai sekitar USD 19 miliar per tahun. Dan menurut Menteri Tom Lembong, dengan diberlakukannya pajak minyak kelapa sawit justru akan menciptakan diskriminasi harga.

"Hal ini akan menciptakan diskriminasi harga dan akan merugikan Indonesia. Saya kirim surat agar Pemerintah Prancis dapat membantu membatalkan rencana tersebut," ujar Menteri Tom Lembong. Dan, menurutnya, jika rencana tersebut diberlakukan maka harga minyak kelapa sawit di Indonesia tidak akan kompetitif.

Terlebih, Menteri Tom menganggap pajak yang diatur dalam Amandemen No.367 itu, seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Perancis (21/1), telah melanggar prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1944.

"Saya paham, ini adalah wewenang Parlemen Prancis, namun saya meminta Pemerintah Prancis untuk tidak mengadopsi Amandemen No.367. Sebaliknya, saya meminta Pemerintah Prancis agar dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang terjadi di Prancis yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit," tegas Menteri Tom Lembong di Jakarta, (5/2).

Akan diterapkannya pajak minyak kelapa sawit, menurut Menteri Tom Lembong, akan melanggar prinsip perlakuan nasional dan nondiskriminasi WTO dan GATT 1944. Terlebih, akan merugikan Indonesia.

"Pada akhirnya, industri makanan di Perancis dan negara-negara Uni Eropa akan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya yang harganya lebih murah," sambung Mendag Tom.

"Mengingat peran strategis sektor minyak kelapa sawit dalam perekonomian, perlakuan diskriminatif di pasar ekspor akan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang telah dibangun dan dipertahankan dengan susah payah sejak awal 2000-an," imbuh Mendag.

Menteri Tom menjelaskan, pada Undang-Undang Keanekaragaman Hayati yang akan berlaku di awal 2017, Pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar EUR 300 per ton pada 2017, kemudian naik menjadi EUR 500 per ton pada 2018, meningkat menjadi EUR 700 per ton pada 2019, serta naik menjadi EUR 900 per ton pada 2020.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga