Bisnis Update

Kemendag Mengupayakan Daerah dan Pasar Tertib Ukur 2016

Kemendag Mengupayakan Daerah dan Pasar Tertib Ukur 2016
Ketarangan Gambar :  (Ilustrasi alat ukur timbangan/kovels.com)

Bisnisupdate.com, Bandung ― Dalam pecanangan tertib ukur Kementerian Perdagangan terus mengupayakan pembentukan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan dan melaksanakan program–program yang berkaitan dengan tertib ukur.

Upaya ini bersifat bottom-up dengan pemerintah daerah yang mengajukan calon daerah untuk dijadikan tertib ukur dan pasar tertib ukur oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan citra daerah dan pasar tradisional serta melindungi masyarakat atau konsumen khususnya dalam hal kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan. 

“Kemendag terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk perlindungan konsumen,” ungkap Direktur Jenderal SPK Kementerian Perdagangan, Widodo, di Bandung (24/2).

Kini Kementerian Perdagangan mencanangkan lima daerah sebagai calon daerah tertib ukur, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Serang. Serta 167 pasar rakyat sebagai calon pasar tertib ukur tahun 2016 yang berada di wilayah kerja Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV.

“Calon daerah tertib ukur 2016 ini akan dapat ditetapkan menjadi daerah tertib ukur 2016 jika memenuhi persyaratan dan ketentuan selama masa penilaian.” lanjut Widodo.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  hingga tahun 2015 telah terbentuk 21 daerah tertib ukur. Selain daerah tertib ukur, pemerintah juga menetapkan 421 Pasar tertib ukur dalam kurun waktu tahun 2015.

Dari Jumlah tersebut, sebanyak 153 pasar tertib ukur ditetapkan pada tahun 2015, 142 pasar tertib ukur ditetapkan pada tahun 2014, 35 pasar tertib ukur pada tahun 2013 dan  2012, dan 56 pasar tertib ukur pada tahun 2010.

Selain itu, Forum Pengawasan Metrologi Legal Nasional, Pecanangan Daerah Tertib Ukur dan Kementrian Perdagangan juga menggelar sosialisasi antara badan pengawas hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) dan Ditjen PKTN Kemendag.

Sebagai salah satu nota kesepahaman, direktorat BBM BPH Migas dan direktorat metrology kemendag telah membuat pedoman kerja tentang pengawasan UTTP untuk distribusi BBM yang berlangsung di Jakarta (16/2).

Ghiza

Salles Ngepet



X
Baca Juga