Bisnis Update

Kebijakan Industri akan Perkuat Sektor Perdagangan

Kebijakan Industri akan Perkuat Sektor Perdagangan
Ketarangan Gambar :  (Kemenperin/kemenperin.go.id)

Bisnisupdate.com ― Seusai Rapat Kerja Kementrian Perdagangan tahun 2016 di Jakarta (27/1) Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, perdagangan akan dapat berkembang apabila didukung dengan produk industri yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu, menurutnya, diperlukan sinergitas antar instansi terkait dalam upaya pengembangan industri nasional sekaligus mendorong masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian terus menjalankan program dan kebijakanpengembangan industri nasional dalam rangka memperkuat sektor perdagangan,” ujar Menteri Saleh.

Pada acara tersebut, hadir juga Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dengan diikuti sejumlah perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Menteri Saleh pun menyampaikan kebijakan jangka pendek yang dilakukan guna peningkatan daya saing dan produktivitas antara lain, penurunan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah untuk bahan baku industri serta pengenaan bea keluar dan atau pelarangan ekspor bagi bahan baku kulit, kakao, CPO, rotan, kayu dan karet untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi.

Selanjutnya, penurunan suku bunga untuk biaya investasi dan modal kerja melalui lembaga pembiayaan ekspor sampai terbentuknya lembaga pembiayaan industri; peninjauan atau optimalisasi regulasi lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri; sertadukungan regulasi dan infrastruktur untuk memperlancar logistik di kawasan industri tertentu.

Di samping itu, kata Saleh, beberapa kebijakan jangka menengah yang dilakukan meliputi tiga hal. Pertama ialah Pemanfaatan lahan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL), Areal Penggunaan Lain (APL) dan lahan terlantar serta percepatan izin lokasi dan izin usaha perkebunan.

Kedua ialah Harga gas yang diusulkan sebesar USD 5 per MMBTU, dengan melepas perolehan pemerintah sebesar USD 3 per MMBTU. Ketiga ialah Perlu bantuan pembangunan infrastruktur di Nagekeo dan Teluk Kupang untuk pembangunan.

Keempat ialah Pemberiantax holiday untuk industri smelter dipermudah. Dan kelima ialah Penyediaan energi dan infrastruktur di lokasi industri smelter.

Saleh pun optimistis, kebijakan tersebut akan mendukung pencapaian target pertumbuhan industri nonmigas pada tahun 2016 sekitar 5,7% – 6,1%. “Jika upaya-upaya maksimal dilakukan, diperkirakan pertumbuhan bisa mencapai di atas 6 persen,” ungkapnya.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga