Bisnis Update

Kebijakan Baru, Pengusaha Jepang Segera Buru Bahan Bakar Pembangkit Listrik Indonesia

Kebijakan Baru, Pengusaha Jepang Segera Buru Bahan Bakar Pembangkit Listrik Indonesia
Ketarangan Gambar :  (Salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang/theconservativetreehouse.com)

Bisnisupdate.com, Osaka ― Kebijakan baru Pemerintah Jepang yang membebaskan pengelolaan dan penjualan listrik tidak lagi dimonopoli oleh Pemerintah Jepang telah membuat para pengusaha Jepang memburu Indonesia. Pengusaha Jepang yang bergerak di bidang pembangkit energi listrik mulai berburu palm oil, wood pellet dan palm kernel shell (PKS) dari Indonesia. Kebijakan baru tersebut sudah berlaku sejak 1 April 2016.

Sebelumnya, kebijakan di Jepang membuat penjualan listrik dimonopoli oleh perusahaan listrik milik pemerintah Jepang, seperti Kansai Electric Power Company dan Tokyo Electric Power Company. Dan sejak kebijakan baru tersebut diberlakukan, beberapa perusahaan swasta di Jepang seperti Tokyo Gas, Showa Shell, J:Com dan HIS mulai menjual listrik langsung kepada masyarakat Jepang.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Perdagangan, sejumlah permintaan dari beberapa perusahaan swasta Jepang pun sudah dilayangkan ke Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka. Permintaan tersebut berasal dari ORIX, DMM.com dan Sankei Energy.

Kepala ITPC Osaka Hotmida Purba melihat aturan baru tersebut merupakan momentum penting untuk menggairahkan kinerja ekspor listrik di Negeri Sakura itu semakin marak. Tingginya kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik dan semakin maraknya pembangunan pembangkit listrik di Jepang pun dianggapnya sebagai peluang emas bagi eksportir Indonesia.

Wood pellet yang dibutuhkan sebesar 240 ribu ton per tahun, palm oil 48 ribu ton per tahun dan PKS 10 ribu per ton,” ungkap Hotmida.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam perubahan bentuk usaha penjualan listrik “The Electricity Business Act” No. 170 pasal 1 yang telah ditandatangani oleh Agency for Natural Resources and Energy di bawah Ministry Economy, Trade and Industry (METI) Jepang pada 17 Juni 2015. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjualan listrik dapat dikelola secara bebas dan mulai diimplementasikan pada 1 April 2016.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga