Bisnis Update

Kadin Dorong Pemerintah Revisi PP no. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Kadin Dorong Pemerintah Revisi PP no. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
Ketarangan Gambar :  (Ketua Komite Tetap Waralaba, Lisensi & Kemitraan Kadin Indonesia Amir Karamoy saat jadi pembicara di WALI Gathering (7/4)/Bisnisupdate.com)

Bisnisupdate.com, Jakarta ― Beberapa regulasi mengenai waralaba yang dicabut oleh pemerintah membuat beberapa pihak menganggap jika waralaba Indonesia sudah kehilangan pijakan hukum. Salah satunya yang menganggap demikian adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ketua Komite Tetap Waralaba, Lisensi & Kemitraan Kadin Indonesia Amir Karamoy, dalam siaran pers mengatakan, UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 117 menyebutkan ketentuan uang mengatur perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal sama terjadi pada UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga sudah lama tidak berlaku (dicabut).

Kedua peraturan perundangan di atas merupakan dasar hukum PP no. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Dengan dicabutnya kedua peraturan tersebut, maka PP. no. 42 tahun 2007 harus dicabut dan direvisi. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam praktek usaha waralaba di Indonesia.

Selain itu, Amir Karamoy yang ditemui sehabis mengisi acara WALI Gathering di Kota Kasablanka, Jakarta (7/4) menuturkan bila sampai saat ini belum ada regulasi yang mampu mendorong waralaba Indonesia. “Makanya saya bertekad revisi PP no. 42 tahun 2007, supaya mendorong waralaba kita, baik secara lokal maupun lokal ke luar,” tegasnya.

Amir Karamoy pun beranggapan, belum ada paket ekonomi pemerintah yang bisa dikatakan membantu secara langsung industri waralaba Indonesia. “Paket ekonomi yang seharusnya dipikirkan itu bagaimana pemerintah memberikan insentif khusus agar pelaku UKM bisa mengembangkan bisnisnya secara waralaba,” tukasnya.

Menurut Amir, akan ada dua aspek yang sangat diuntungkan dengan dikembangkannya bisnis secara waralaba, yakni penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pengusaha. “Dua aspek ini yang merupakan keinginan (Nawacita) Presiden Jokowi,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan Amir, kontribusi waralaba Indonesia saat ini pun masih belum bisa dikatakan besar. Hanya sekitar 7% bila mengacu pada tahun 2015. Ia juga menuturkan bila daya saing waralaba Indonesia terhadap waralaba luar negeri masih bisa dikatakan masih jauh dari yang diharapkan.

Bila dibandingkan, menurut Amir, Malaysia saja sudah menyebarkan 52 franchise mereka ke luar negeri, sedangkan Indonesia baru di angka 20. Padahal franchise Indonesia jauh lebih banyak. “Itulah kenapa perlu adanya revisi PP no. 42 tadi,” tegasnya sekali lagi.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga