Bisnis Update

Industri di Kawasan Ekonomi Khusus Dapat Keringanan Pajak

Industri di Kawasan Ekonomi Khusus Dapat Keringanan Pajak
Ketarangan Gambar :  (Ilustrasi gambar/phillymag.com)

Bisnisupdate.com, Jakarta ― Pada Jum’at (8/4) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah berikan keringanan pajak bagi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pajak yang dimaksud adalah pengurangan PPh Badan (tax holiday) dan tax allowance.

Pengurangan tersebut tidak hanya diberikan kepada wajib pajak badan baru yang melakukan investasi baru di KEK, tetapi juga bagi perluasan sejauh masih dalam lingkup kegiatan utama ini, agar tidak menimbulkan kesan rumitnya berusaha di Indonesia.

“Sepanjang dibuat pembukuan yang terpisah dari investasi sebelumnya. Dan harus dicari metode pemeriksaan costing­-nya,” jelas Menteri Darmin selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam Rapat Kordinasi tentang Penyelenggaraan KEK.

Rakor yang kemudian menetapkan kegiatan utama untuk 9 KEK itu juga membahas tentang relaksasi pemakaian barang modal dari relokasi negara lain. Juga karena KEK berada di wilayah perekonomian yang berlum berkembang, maka diwajibkan pemakaian produksi dalam negeri. “Tapi Bea Cukai harus diberi kewenangan untuk menentukan harganya,” ujar Darmin.

Prosedur pengajuannya pun dipersingkat, yakni melalui PTSP dengan tembusan administrator KEK. Hal yang sama juga berlaku untuk pengajuan tax allowance.

Penyederhanaan pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha di KEK juga diberikan untuk barang asal impor. PP Nomor 96/2015 mengatur, barang asal impor harus dilengkapi dokumen pendukung dan surat keterangan tentang kandungan nilai lokal yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal di KEK.

Surat keterangan asal ini diperlukan untuk mendapatkan tarif bea masuk 0% selama barang hasil produksi itu memiliki tingkat kandungan dalam negeri 40%.

Begitu pula bagi barang yang dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), harus dilengkapi dengan surat keterangan nilai kandungan lokal yang diterbitkan oleh instansi penerbit Surat Keterangan Asal (Administrator KEK).

Untuk menyederhanakan prosesnya, Kementerian Perindustrian diminta untuk mendelegasikan urusan itu kepada administrator KEK sebagai pejabat penerbit Surat Keterangan Nilai Kandungan Lokal. Untuk itu, kapasitas SDM administrator KEK perlu ditingkatkan melalui sertifikasi dan penyediaan sistem.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga