Bisnis Update

Apindo dan Kadin Kompak Tolak RUU Tapera

Apindo dan Kadin Kompak Tolak RUU Tapera
Ketarangan Gambar :  (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani/kadin-indonesia.or.id)

Bisnisupdate.com, Jakarta ― Penolakan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan disahkan oleh DPR RI rupanya mendapatkan penolakan dari pihak Kadin dan Apindo. Kedua pihak menganggap RUU tersebut dianggap sangat memberatkan pihak pengusaha.

’’Kadin menghargai tujuan dari RUU Tapera untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun demikian, Kami juga berkeberatan dengan draft RUU yang akan membebankan sumber pendanaan perumahan tersebut dari pelaku usaha,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, dalam jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (2/2).

Sambung Rosan, pelaku usaha sudah dibebankan biaya sebesar 10,24% -11,74% dari penghasilan pekerja untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, dan cadangan pesangon yang berdasarkan pengitungan aktuaria sebesar 8%.

’’Jika ditambah dengan rata-rata kenaikan UMP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 14%, maka total beban pengusaha dapat mencapai sekitar 35%,” ungkap Rosan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh 20 asosiasi anggota Kadin.

Rosan pun menyatakan, Kadin Indonesia menolak jika RUU Tapera memaksakan pengenaan beban bagi Pemberi Kerja atau Perusahaan. Demikian Pekerja juga akan terbebani karena akan dipungut 2,5% dari gaji paling banyak sebesar 20 kali dari upah minimum, yang merupakan tambahan biaya dari total pungutan untuk pekerja saat ini yang sudah mencapai 4%.

’’Kadin dengan dukungan asosiasi-asosiasi sektoral menolak RUU tersebut karena tidak sejalan dengan spirit utama penciptaan iklim investasi yang kompetitif,” tegasnya.

Rosan melanjutkan, pihaknya pun berharap agar pemerintah dan DPR-RI dapat membatalkan rencana pengesahan RUU Tapera tersebut, yang memasukkan beban iuran tambahan baik kepada Pemberi Kerja maupun Pekerja.

Senada dengan Ketua Kadin, di tempat yang sama Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani juga menyatakan penolakan terhadap disahkannya RUU tersebut, jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat dibebankan ke dunia usaha.

’’Persentase beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini kan sudah cukup besar. Toh pekerja sudah memperoleh pembiayaan perumahan itu dari BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya jangan dobel,” kata Hariyadi.

Seperti diketahui, sebelumnya iuran Tapera ini dianggap sebagai pelengkap iuran wajib lain yang telah berlaku, yakni iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Iuran Tapera ditetapkan sebesar 3% dari upah sebulan. Sebesar 2,5% akan ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan.

Rahardian Shandy

Salles Ngepet



X
Baca Juga